Machmud Mubarok
Wartawan Tribun
BUPATI Sumedang Ade Irawan ditetapkan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi perjalanan dinas di DPRD Kota Cimahi tahun 2012. Saat itu, Ade menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi.
Ade belum lama menjabat Bupati. Ia mengisi posisi yang kosong setelah Bupati Endang Sukandar meninggal. Dari orang nomor dua di Sumedang, ia melenggang ke tampuk puncak Kota Tahu itu. Sebuah jalan hidup yang tentu tak pernah terbayangkan sebelumnya. Merangkak dari anggota DPRD Kota Cimahi, lalu menjadi Ketua DPRD; dari kader biasa Partai Demokrat hingga menjadi Ketua DPC di kota tentara, lalu menanjak hingga ke puncak jabatan politik tertinggi di Sumedang.
Namun belum juga seluruh pikiran dan kemampuannya dicurahkan untuk membangun tanah kelahirannya itu, Ade sudah diadang kasus korupsi, warisan dari Cimahi.
Kasus ini cukup unik, karena Sumedang belum memiliki wakil bupati, posisi yang ditinggalkan Ade. Padahal kekosongan itu hampir satu tahun lamanya. Mungkin ada tarik ulur di sana untuk posisi yang secara politis menjadi hak PPP. Apabila kasus Ade terus bergulir hingga ke pengadilan, posisi wakil bupati pun menjadi strategis, karena siapa pun penjabatnya, akan menjadi pelaksana tugas Bupati Sumedang. Terlebih jika kasusnya sudah diputus dan inkracht, maka plt Bupati akan definitif menjadi Bupati.
Dengan begitu, akan terjadi kekosongan posisi wakil bupati. Di sini kembali akan terjadi lobi- lobi politik untuk mengisinya. Sehingga dalam beberapa bulan ke depan, situasi politik lokal di Sumedang akan berkutat di kursi Sumedang satu dan dua.
Sementara pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat tak bisa menunggu proses politik itu. Dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang defisit, sehingga tahun ini pun kembali Sumedang tak bisa merekrut PNS, tak mungkin Sumedang dibiarkan tanpa pemimpin dan pembangunan dibiarkan berjalan sendiri.
Tentu solusi yang paling instan adalah Bupati Ade Irawan dalam waktu dekat segera memutuskan siapa yang akan menjadi wakil bupati, lalu DPRD segera menetapkannya. Ini langkah tercepat yang bisa dilakukan agar roda pemerintahan terus berjalan. Apabila langkah cepat tidak berhasil dilakukan, maka Sekretaris Daerah yang untuk sementara menjadi Plt Bupati.
Kasus dugaan korupsi yang menimpa kepala daerah ini harus menjadi cerminan bagi pemimpin Sumedang yang akan datang atau pun pemimpin daerah lainnya, termasuk pemimpin legislatif. Sekecil apa pun penyimpangan dan penyelewengan uang negara, lama kelamaan pada akhirnya pasti akan terungkap. Dan ini jadi kerugian besar ketika karier politik justru sedang di puncak. Sebuah pelajaran berharga dari Sumedang. (*)
Anda sedang membaca artikel tentang
Pelajaran dari Sumedang
Dengan url
http://jabarsajalah.blogspot.com/2014/09/pelajaran-dari-sumedang.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Pelajaran dari Sumedang
namun jangan lupa untuk meletakkan link
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar