JAKARTA, TRIBUN - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk membahas rencana pelantikan Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah terpilih Hambit Bintih yang akan dilakukan di rumah tahanan tempat yang bersangkutan mendekam saat ini, yaitu Rutan Pom Dam Guntur Jaya, Jakarta Selatan. Rapat dilakukan di ruang rapat pimpinan DPR, Jakarta, Jumat (27/12/2013).
Priyo menjelaskan, rapat dengan Mendagri digelar untuk mencari jalan tengah dan menetralisir polemik yang berkembang pada rencana pelantikan Hambit. Priyo mengusulkan Hambit langsung diberhentikan setelah sebelumnya dilantik terlebih dahulu.
"Bagaimana ke depan kita menyiasati secara prosedural yang bersangkutan (Hambit) langsung diberhentikan pada saat itu juga (setelah dilantik)," kata Priyo, sesaat sebelum menggelar rapat tersebut.
Selain dengan Mendagri, Priyo juga akan menggelar rapat bersama Menkopolhukan Djoko Suyanto, dan pimpinan Komisi II DPR Arif Wibowo. Rapat antara Priyo, Mendagri, dan Menkopolhukan itu akan membahas mengenai Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB).
Mengenai pelantikan Hambit, Priyo sebelumnya telah mengusulkan agar Hambit segera mengundurkan diri untuk menepis terjadinya polemik. Akan tetapi, kata Priyo, keputusan itu mutlak menjadi wewenang Hambit sebagai Bupati terpilih Gunung Mas.
Priyo juga menganggap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah menjalankan tugasnya dengan benar dan sesuai Undang-Undang. Ia memprediksi, Mendagri akan langsung memberhentikan Hambit tak lama setelah pelantikan dilakukan. Priyo juga merasa legislatif perlu membuat regulasi untuk menutup celah timbulnya permasalahan serupa.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas telah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan memenangkan Hambit Bintih dan Arton S Dohong dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Oktober lalu. Putusan itu mementahkan permohonan yang diajukan oleh dua pemohon sekaligus. Hambit Bintih menjadi tersangka kasus suap sebesar Rp 3 miliar terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar. Ia kini mendekam di rumah tahanan POM DAM Guntur Jaya.
Saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, pelantikan Hambit Bintih akan dilakukan di rumah tahanan Guntur. Hanya, upacara pelantikan masih menunggu persetujuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gamawan memastikan, Hambit akan tetap dilantik. Pelantikan tersebut, kata dia, harus dilakukan sebelum Selasa (31/12/2013) mendatang. Lebih lanjut, ujarnya, pelantikan hanya dilakukan berdasarkan persetujuan KPK.
Pada 31 Desember 2013 nanti, masa jabatan Bupati Gunung Mas periode 2008-2013 habis. Jabatan tersebut bertepatan dipegang pula oleh Hambit Bintih. Jika Hambit Bintih jadi dilantik di tahanan, maka pelantikan di rumah tahanan itu bukan untuk pertama kalinya. Bupati dan Wakil Bupati Mesuji, Lampung Khamamik dan Ismail Ishak juga dilantik di Rutan Menggala, Tulang Bawang, Lampung. Pelantikan dilakukan di Rutan karena Ismali diputus bersalah oleh pengadilan atas kasus korupsi dana BUMD Tuba Tahun 2006. (kompas.com)
Anda sedang membaca artikel tentang
Pimpinan DPR dan Mendagri Bahas Pelantikan Hambit Bintih
Dengan url
http://jabarsajalah.blogspot.com/2013/12/pimpinan-dpr-dan-mendagri-bahas.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Pimpinan DPR dan Mendagri Bahas Pelantikan Hambit Bintih
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Pimpinan DPR dan Mendagri Bahas Pelantikan Hambit Bintih
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar