BANDUNG, TRIBUN - Sejumlah buruh dari Jawa Barat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) melakukan aksi unjukrasa dengan menyambangi Gedung DPRD Jabar di Bandung, Rabu (10/9). Dalam aksinya mereka menolak RUU Pilkada yang tengah dibahas di DPR tentang pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Menurut Kordinator aksi Azhar Hariman, RUU Pilkada itu merupakan langkah mundur dan telah mencederai demokrasi. Padahal, kata Azhar, demokrasi di Indonesia ini diraih susah payah dengan darah dan air mata.
"Jika kembali ke pemilihan di DPRD, sama saja dengan memberangus kebebasan rakyat, mana demokrasi yang ditegakan di Indonesia ?," kata Azhar disela aksi, Rabu (10/9).
Menurut Azhar, dengan ditetapkannya RUU Pilkada maka anggota dewan lupa akan perjuangan reformasi sejak 1998.
"Kita berjuang mati-matian saat 1998, mana demokrasinya. Kalau tak ada reformasi, mana ada partai PAN, Demokrat, Gerindra. Jika RUU ini disahkan, akan kami tolak di depan DPR RI secara besar-besaran," ujarnya.
Para pengunjukrasa melakukan aksinya tepat di depan Gedung DPRD Jabar. Mereka silih berganti berorasi di atas kap mobil bak terbuka. Mereka pun meminta anggota DPRD jabar untuk keluar gedung dan berorasi di atas mobil bak terbuka tersebut.
Lima anggota DPRD Jabar yakni Waras Wasisto dan Momon Rohmana dari PDIP,
Abdul Razak Muslim dari Partai Golkar, serta Sunatra dari Partai Gerindra memenuhi tuntutan pendemo. Mereka pun silih berganti berorasi di atas mobil bak terbuka.
Waras dan Momon dari PDIP secara tegas menyetujui tuntutan pengunjukrasa. Menurut Waras, sikap PDIP sudah jelas menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Ini artinya, kata Waras, PDIP tetap pada aturan semula yakni kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
Sementara Abdul Razak Muslim dan Sunatra mengatakan, pihaknya akan menampung aspirasi dari kaum buruh itu untuk disampaikan ke pimpinan partai masing-masing di Jakarta. (san)
